SIDOARJO0 Siarpos.Com Sekretaris Keberangkatan Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, SKM, M.Kes. ke Korea Selatan untuk mengikuti pelatihan Cyber Security menjadi perhatian publik. Juga Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan sindiran sangat tajam karena giat itu dinilai tidak tepat di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah di anggap pemborosan.
Sebelumnya, Sekda Fenny yang menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pejabat OPD di Gedung Mahabarata Unesa Surabaya juga sempat melahirkan kontroversi. itu tak hanya berkesan ‘glamour’ ala Bollywood, juga berindikasi dugaan adanya gratifikasi sehingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Soal Giat Sekda ke Korsel, H. Rizza Ali Faizin, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, menilai urgensi kehadiran orang nomor tiga jajaran pucuk pimpinan eksekutif itu. Keberangkatan ke luar negeri,–dengan alasan apa pun yang dinilai kurang tepat di tengah upaya efisiensi anggaran daerah. “Sangat tidak tepat momentumnya, dan saya menyesali hal itu,” katanya, Rabu (15/4/2-26) siang tadi.
Kaji Reza, sapaan legislator PKB yang juga menjabat Kasatkorwil Banser Jawa Timur ini kembali menegaskan langkah Sekda tidak tepat momentumnya. Apalagi masyarakat Sidoarjo saat ini masih dalam kondisi sensitif, setelah sebelumnya dihebohkan polemik acara Rakor pejabat penandatanganan buka bersama (buber) bertema “Bollywood” yang dianggap “glamour” dan terlalu berlebihan.
”Jadi kami menyayangkan keberangkatan ini. Di satu sisi kita berbicara tentang efisiensi anggaran, namun di sisi lain pimpinan birokrasi justru melakukan perjalanan luar negeri yang urgensinya patut dipertanyakan. Di mana sense of krisis terhadap kondisi masyarakat saat ini?” katanya.
Lebih lanjut, Kaji Reza menekankan bahwa secara teknis, pelatihan mengenai keamanan siber harus diikuti pejabat yang membidangi urusan tersebut secara langsung, bukan tingkat Sekretaris Daerah.
“Semestinya itu didelegasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau pejabat teknis di bawahnya,” katanya, seraya berharap kedepan agar delegasi yang dikirim mengedepankan dari kalangan anak muda yang lebih memahami dinamika teknologi informasi (IT) demi kerinduan jangka panjang.
Untuk menyikapi permasalahan ini, lanjut Kaji Reza, meluangkan waktu dekat akan meminta keterangan lebih lanjut terkait dasar pemilihan Sekda sebagai peserta lebih lanjut pelatihan tersebut. Juga perlunya adanya transparansi mengenai hasil apa yang diharapkan dari pelatihan tersebut bagi Kabupaten Sidoarjo.
”Sebagai wakil rakyat, kami punya tanggung jawab untuk bertanya: begitu mendesaknya pelatihan tersebut sehingga harus Sekda sendiri yang berangkat? Mengingat jabatan Sekda adalah jabatan manajerial tertinggi, bukan teknis. Kita butuh efektivitas, bukan sekadar seremoni perjalanan dinas,” tegasnya. (Cak sokran)
