Sidoarjo – Siarpos.com
Pada Rabu (08/01/2025), DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna dengan agenda penting, yaitu membahas penyesuaian APBD 2025 dan rencana pembentukan perusahaan daerah baru. Rapat ini dihadiri oleh 34 anggota DPRD dan diselenggarakan secara terbuka untuk umum, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam pengambilan keputusan.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyampaikan bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBD 2025 telah ditindaklanjuti, dengan fokus pada perencanaan pembangunan daerah yang meliputi peningkatan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan penguatan ekonomi kerakyatan. “Keputusan yang disahkan sebelumnya diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” ujar Abdillah.
Dalam rapat tersebut, Bupati Plt H. Subandi juga menyampaikan nota penjelasan mengenai rencana pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha. Pembentukan perusahaan ini bertujuan untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. “Kami berharap melalui ini, perekonomian lokal dapat diperkuat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tambah Subandi.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini disusun berdasarkan beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Abdillah Nasih menekankan bahwa pembentukan perusahaan daerah ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan meningkatkan daya saing usaha mikro di tengah tantangan ekonomi global.
Selain itu, rapat paripurna juga membahas penetapan pokok-pokok pikiran DPRD untuk mendukung pembangunan pada tahun 2026. Beberapa poin utama yang disorot antara lain peningkatan konektivitas infrastruktur antara desa dan kota, dukungan terhadap akses permodalan dan pelatihan bagi UMKM, serta fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. (Cak Sokran)
